Pembina Pengelola Perbendaharaan/Treasury Management Representative (TMR), Implementasi dan Kenyataan pada Kanwil DJPb Prov. Bengkulu

INDONESIASATU.CO.ID:

Pengelolaan keuangan negara satuan kerja (satker) pada Kementerian Negara/Lembaga mutlak dilakukan secara profesional, tansparan, dan akuntabel. Demi terwujudnya hal di atas maka diperlukan pembinaan dan penyuluhan secara berkesinambungan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diwujudkan dalam suatu jabatan pelaksana yaitu Pembina Pengelola Perbendaharaan/Treasury Management Representative (TMR). Pada kenyataannya maksud di atas belumlah dapat berjalan secara optimal terutama pada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu oleh karena berbagai hal dan kondisi.

TMR dibentuk dengan latar belakang adanya tugas dan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini dilakukan oleh Kanwil DJPb dan KPPN. Cikal bakal TMR berasal dari penyuluhan perbendaharaan kepada instansi vertikal yang selama ini dilakukan oleh pelaksana Penyuluh Perbendaharaan bersertifikat dan Tim Penyuluhan yang dibentuk oleh Kanwil DJPb dan KPPN dengan dasar hukum yaitu:

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2011 tentang Penyuluh Perbendaharaan;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2011 tentang Pedoman Pedoman Penyuluhan Perbendaharaan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam perkembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan sebagai ‘Guru’ bagi satker dibidang perbendaharaan dengan implementasi yang paling applicable, maka ditetapkanlah suatu jabatan pelaksana yaitu Penyuluh Perbendaharaan. Sebagai bagian dari grand design Project Management Office (PMO) Ditjen Perbendaharaan dalam rangka melaksanakan dan menggaungkan transformasi kelembagaan dilingkungan Ditjen Perbendaharaan, maka Penyuluh Perbendaharaan ditingkatkan statusnya sebagai TMR sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 38/PB/2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai ‘Guru’ bagi satker dibidang perbendaharaan, maka para pelaksana TMR ditempatkan pada bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pada Kanwil DJPb yaitu:

  1. TMR Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan II (Bidang PPA.I dan Bidang PPA.II);
  2. TMR Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Bidang PAPK).

Penempatan TMR dimaksud disesuaikan dengan tugas dan fungsi ke-3 bidang pada kanwil DJPb di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu:

  1. Tugas dan fungsi pelaksanaan anggaran baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bidang PPA. I dan Bidang PPA. II;
  2. Tugas dan fungsi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Bidang PAPK.

Namun kenyataan di atas tidaklah sepenuhnya dapat dilaksanakan pada Kanwil DJPb khususnya Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan berbagai alasan diantaranya:

  1. Terbatasnya pelaksana TMR pada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu yang hanya berjumlah 2 orang pelaksana terdiri dari masing-masing 1 TMR Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran;
  2. Kebijakan pola mutasi pelaksana khususnya pelaksana TMR yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJPb;
  3. Kebijakan pola penempatan pelaksana oleh pimpinan disesuaikan dengan kondisi riil pada kanwil.

Melihat kondisi di atas berakibat terjadinya beberapa kendala yang dihadapi oleh ke 3 bidang di atas yang berfungsi sebagai pembina satker, walaupun demikian di dalam kondisi dilapangan masih dapat diatasi oleh para pelaksana bukan TMR dan para pejabat pengawas sebagai koordinator TMR dimasing-masing bidangnya. Kendala-kendala di atas dapat disampaikan antara lain :

  1. Kurang maksimalnya tenaga pelaksana TMR yang dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan penyuluhan ataupun bimbingan teknis kepada satker;
  2. Laporan kegiatan TMR yang wajib disampaikan setiap bulan terkadang nihil oleh karena format laporan wajib diisi oleh TMR, sementara yang melakukan kegiatan penyuluhan ataupun bimbingan teknis bukan pelaksana TMR;
  3. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh oleh TMR pada waktu mengikuti diklat kurang dapat dimaksimalkan demi kebutuhan satker pengelola keuangan negara.

Jabatan TMR itu sendiri pada saat ini kurang diminati oleh para pelaksana karena beberapa hal, seperti:

  1. Belum adanya reward yang pasti baik secara financial ataupun dari sisi kepegawaian yang diperoleh karena TMR belum disyahkan sebagai jabatan fungsional yang resmi dilingkungan DJPb (telah diajukan dan dalam proses persetujuan dari Kementerian PAN dan RB sejak awal tahun 2015);
  2. Bukan sebagai jaminan penempatan pelaksana TMR pada bidang teknis di kanwil DJPb (sesuai kebijakan pimpinan);
  3. Bukan sebagai jaminan diikutsertakan dalam kegiatan penyuluhan dan bimtek yang dilakukan oleh masing-masing bidang teknis.

Terhadap kendala-kendala di atas maka sudah sewajarnya kanwil DJPb Provinsi Bengkulu segera melakukan langkah-langkah nyata perbaikan demi peningkatan fungsi dari TMR itu sendiri. Ditjen Perbendaharaan khususnya Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu perlu melakukan langkah-langkah penguatan tugas dan fungsi TMR sebagai penyuluh perbendaharaan bersertifikat agar fungsi TMR sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perbendaharaan sebagai ‘Guru’ bagi satker di dalam pengelolaan keuangan negara yang profesional, tansparan, dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu antara lain yaitu:

  1. Melakukan penempatan pelaksana TMR sesuai dengan keahliannya pada masing-masing bidang teknis;
  2. Memberikan reward yang pasti baik secara financial ataupun dari sisi kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Selalu mengikutsertakan para pelaksana TMR yang ada pada setiap kegiatan penyuluhan dan bimtek yang dilakukan oleh Bidang PPA I, Bidang PPA II dan bidang PAPK;
  4. Mengusulkan pelaksana sebagai peserta diklat TMR yang dilakukan oleh kantor pusat dalam hal ini Direktorat Sistem Perbendaharaan;
  5. Mengusulkan kepada kantor pusat agar kegiatan TMR dapat diakomodir sebagai IKU atau tugas tambahan yang dapat meningkatkan minat dan semangat para pelaksana TMR;
  6. Selalu mendorong agar kantor pusat dapat segera menjadikan jabatan TMR sebagai jabatan fungsional yang resmi dilingkungan DJPb yang akan memberikan kepastian akan masa depan para pelaksana TMR tersebut.

Jika langkah-langkah di atas dapat dilakukan, maka para TMR akan terpacu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya TMR yang ada di kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai penyuluh perbendaharaan bersertifikat dapat terlaksana dengan baik. Implikasi dari hal di atas maka diharapkan jabatan TMR pada kanwil DJPb semakin dikenal dan diperhitungkan keberadaaannya oleh satker khususnya di Provinsi Bengkulu.

Dengan keberadaan TMR yang nyata pada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh satker berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur dari APBN sebagai roda utama penggerak perekonomian negara dan bangsa. Manfaat selanjutnya yang dapat diterima yaitu keberadaaan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai ‘Guru’ bagi satker dibidang perbendaharaan dan sebagai representasi Kementerian Keuangan di Provinsi Bengkulu sebagai pengelola APBN dapat semakin diperhitungkan demi membantu Visi dari Provinsi Bengkulu yaitu mewujudkan Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi.

 

Penulis

Darwinto Edwinto H. Simamora (Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Bengkulu)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita