Ketum PPHI: Pemerintah Indonesia Harus Lebih Smart Tangani Pendemo

andifirgi, 02 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Pontianak, Kalbar. Setelah Pemerintah dan DPR-RI sepakat mengotak atik undang undang KPK maupun kitab KUHP, ratusan ribu mahasiswa termasuk pelajar dari berbagai provinsi turun kejalan menentang rencana tersebut. Mereka menganggap Komisi Pembantai Koruptor yang sejak berdiri sudah terbukti menjalankan tupoksinya dengan gemilang, kini harus terganjal oleh tembok revisi bikinan seribu empu. Korbanpun berjatuhan layaknya pilpres 2019.

Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia ( PPHI ) Dr.T.Murphi Nusmir, SH.MH, berpendapat, sekiranya didalam undang undang setelah disahkan oleh DPR,  ada sekian pasal  yang dinilai bertentangan dengan tujuan hukum, kita bisa mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau DPR  mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu, sebagaimana hirarki undang undang dan kewenangan Kepala Negara, " terangnya.

Menurut Murphi, keberatan diatas jangan terlalu dikwatirkan. Sebab didalam sebuah demokrasi maupun supremasi hukum, protes terhadap undang-undang karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat bukan hal baru bagi negara negara besar, yang penting cara penanganannya agar terhindar jatuh korban. Contoh demo buruh di Perancis, Hongkong serta Thailand,  disini  kita sangat apresiasi dengan cara negara tersebut  menghadapi para demonstran tanpa kekerasan.

Dalam menangani para pendemo saya melihat peran aparat kepolisian seharusnya tidak perlu bertindak refresif, kepolisian cukup mengawal dengan tertib para pendemo dan memediasikan kepada stakeholder. Tindakan refresif yang dilakukan hanya membuahkan image negatif terutama dimana dunia Internasional dan menambah panjang, bisa juga menjadi perlawanan yang akhirnya situasional tak terkendali.

Meski demikian, katanya, situasional dilapangan terkadang bisa membuat aparat kepolisian lepas kendali. Nah untuk menghindari itu, mungkin dibutuhkan Perkab Polri guna memberikan sanksi tegas kepada anggota yang bertindak diluar SOP. 

" Saya berharap pemerintah lebih smart dalam menangani para pendemo. Apalagi mereka tertib, tentu gerakannya dilindungi oleh undang undang, aparat wajib mengawal dan mengarahkan serta dilarang emosional. Pastinya, jauhkan dari tindakan anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Kekerasan bisa merugikan pemerintah Indonesia lewat isue hak asasi manusia diluar negeri, " pinta Murphi melalui ponselnya. ( AnFi )

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu